Penataan Tatalaksana

Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: 

a.     Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Polri di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.     Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Polri  di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

c.     Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu: 

  1. Prosedur Operasional Tetap/Piranti Lunak Kegiatan Utama.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan:

1)     Prosedur operasional/piranti lunak mengacu kepada tupoksi Satker/ Satfung di lingkungan Polri;

2)     Prosedur operasional Satker/ Satfungtelah diterapkan;

3)     Prosedur operasional Satker/ Satfungapakah telah dievaluasi.

  • E-Office.

        Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan:

1)     Sistem pengukuran kinerja Satker/ Satfung sudah berbasis teknologi informasi;

2)     Sistem manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi;

3)     Sistem pelayanan publik sudah menggunakan teknologi informasi;

  • Keterbukaan Informasi Publik.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti: 

1)     Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di lingkungan Polri sesuai dengan Perundang-undangan;

2)     Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik.  

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: 

a.     Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Polri di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b.     Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Polri  di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

c.     Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu: 

  1. Prosedur Operasional Tetap/Piranti Lunak Kegiatan Utama.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan:

1)     Prosedur operasional/piranti lunak mengacu kepada tupoksi Satker/ Satfung di lingkungan Polri;

2)     Prosedur operasional Satker/ Satfungtelah diterapkan;

3)     Prosedur operasional Satker/ Satfungapakah telah dievaluasi.

  • E-Office.

        Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan:

1)     Sistem pengukuran kinerja Satker/ Satfung sudah berbasis teknologi informasi;

2)     Sistem manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi;

3)     Sistem pelayanan publik sudah menggunakan teknologi informasi;

  • Keterbukaan Informasi Publik.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti: 

1)     Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di lingkungan Polri sesuai dengan Perundang-undangan;

2)     Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik.  

  • Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Polri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Polri pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

  1. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Polri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Polri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  3. meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Polri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  4. meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Polri pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM ; dan
  5. meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Polri pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Polri, yaitu :

  1. Perencanaan Kebutuhan Personel sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

  1. Satker/ Satfung telah membuat rencana kebutuhan personel di Satker/ Satfungnya dalam hal rasio dengan beban kerja, luas wilayah, kerawanan daerah dan jumlah penduduk;
  2. Satker/ Satfung telah menerapkan rencana kebutuhaan personel  di Satker/ Satfungnya; dan
  3. Satker/ Satfung telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan personel di Satker/ Satfungnya.
  • Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

  1. Satker/ Satfung telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
  2. Satker/ Satfung telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal, dan
  3. Satker/ Satfung telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
  • Pengembangan Personel Berbasis Kompetensi;

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti;

  1. telah melakukan upaya  pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan
  2. terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/ Satfung terkait untuk mengikuti Dikbang (pendidikan pengembangan umum dan spesialisasi) maupun pengembangan kompetensi lainnya.
  • Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti;

  1. telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (Sistem Manajemen Kinerja bagi anggota Polri dan Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS Polri);
  2. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
  3. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
  4. hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
  • Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Personel.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan;

  • Sistem Informasi Personel

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/ Satfung telah dimutakhirkan secara berkala.