Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Polri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Polri pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

  1. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Polri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Polri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  3. meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Polri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  4. meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Polri pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM ; dan
  5. meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Polri pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Polri, yaitu :

  1. Perencanaan Kebutuhan Personel sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

  1. Satker/ Satfung telah membuat rencana kebutuhan personel di Satker/ Satfungnya dalam hal rasio dengan beban kerja, luas wilayah, kerawanan daerah dan jumlah penduduk;
  2. Satker/ Satfung telah menerapkan rencana kebutuhaan personel  di Satker/ Satfungnya; dan
  3. Satker/ Satfung telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan personel di Satker/ Satfungnya.
  • Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

  1. Satker/ Satfung telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
  2. Satker/ Satfung telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal, dan
  3. Satker/ Satfung telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
  • Pengembangan Personel Berbasis Kompetensi;

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti;

  1. telah melakukan upaya  pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan
  2. terdapat kesempatan/hak bagi personel pada Satker/ Satfung terkait untuk mengikuti Dikbang (pendidikan pengembangan umum dan spesialisasi) maupun pengembangan kompetensi lainnya.
  • Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti;

  1. telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi (Sistem Manajemen Kinerja bagi anggota Polri dan Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS Polri);
  2. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
  3. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
  4. hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
  • Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Personel.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan;

  • Sistem Informasi Personel

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi personel pada Satker/ Satfung telah dimutakhirkan secara berkala.