Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Polri yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a.     meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

b.     meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;

c.     mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan; dan

d.     menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

  1. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

1)     Satker/ Satfungtelah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; 

2)     Satker/ Satfungtelah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

  • Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

1)     Satker/ Satfungtelah membangun lingkungan pengendalian berupa Peraturan Perundang-undangan;

2)     Satker/ Satfungtelah melakukan penilaian risiko atas Satker/ Satfung berupa daftar identifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan organisasi;

3)     Satker/ Satfungtelah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi berupa daftar identifikasi risiko termasuk pengendalian dampak yang mungkin terjadi; dan

3)     Satker/ Satfungtelah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait berupa Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

  • Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

1)     Satker/ Satfung telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;

2)     Satker/ Satfung telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;

3)     Satker/ Satfung telah melakukan monitoringdanevaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;

4)     Satker/ Satfung telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

  • Whistle Blowing System(WBS)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

1)     Satker/ Satfungtelah menerapkan whistle blowing system;

2)     Satker/ Satfungtelah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system;

3)     Satker/ Satfungmenindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

  • Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

1)     Satker/ Satfungtelah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tupoksi; 

2)     Satker/ Satfungtelah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan berupa Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanganan benturan kepentingan;

3)     Satker/ Satfungtelah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;

4)     Satker/ Satfungtelah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;

5)     Satker/ Satfungtelah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.